Persiapan Kerja Sama Dengan PMD Dalam Rangka Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Konsolidasi Demokrasi.

Gorontaloutara.bawaslu.go.id-Upaya memperkuat pengawasan demokrasi terus dilakukan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini terlihat dari pertemuan Ketua dan Anggota Bawaslu Gorontalo Utara bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka Konsolidasi Demokrasi, dengan fokus pembahasan terkait netralitas kepala desa dan perangkat desa. Kamis (7/05/2026)

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas PMD Kabupaten Gorontalo Utara dalam suasana santai namun penuh substansi. Diskusi antara kedua lembaga itu membahas pentingnya membangun sinergi dalam menjaga profesionalitas pemerintah desa menjelang berbagai agenda demokrasi ke depan.

Ketua Bawaslu Gorontalo Utara, Ronald Adam menyampaikan bahwa desa memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas demokrasi di tengah masyarakat. Karena itu, menurutnya, netralitas kepala desa dan perangkat desa harus menjadi perhatian bersama.

“Pemerintah desa adalah bagian yang sangat dekat dengan masyarakat. Maka netralitas kepala desa dan perangkat desa harus benar-benar dijaga agar demokrasi tetap berjalan sehat dan masyarakat tetap percaya terhadap proses demokrasi,” ujar Ronald Adam.

Ia menjelaskan, pertemuan tersebut juga menjadi langkah awal dalam mempersiapkan kerja sama antara Bawaslu Gorontalo Utara dan Dinas PMD Kabupaten Gorontalo Utara. Rencana kerja sama itu nantinya akan dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) sebagai penguatan koordinasi dan pengawasan terkait netralitas aparatur desa.

Menurut Ronald, kerja sama lintas lembaga menjadi penting agar upaya pencegahan pelanggaran dapat dilakukan lebih maksimal hingga ke tingkat desa.

“Kami berharap melalui kerja sama ini akan ada penguatan edukasi, sosialisasi, dan pengawasan bersama terkait netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam konsolidasi demokrasi. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga kualitas demokrasi di Gorontalo Utara,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Gorontalo Utara menyambut baik langkah yang dibangun Bawaslu. Ia menilai koordinasi dan komunikasi seperti ini sangat penting agar seluruh pemerintah desa memiliki pemahaman yang sama terkait aturan dan batasan dalam menjaga netralitas.

Menurutnya, Dinas PMD siap mendukung penuh langkah-langkah penguatan demokrasi yang dilakukan Bawaslu, khususnya dalam memberikan pembinaan kepada kepala desa dan perangkat desa.

“Kami tentu menyambut baik rencana kerja sama ini. Dinas PMD siap bersinergi bersama Bawaslu untuk memastikan kepala desa dan perangkat desa tetap bekerja secara profesional dan menjaga netralitas sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Kepala Dinas PMD.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan kolaborasi antar lembaga dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, kondusif, dan berintegritas hingga ke tingkat desa di Kabupaten Gorontalo Utara.