Perkuat Netralitas ASN, Bawaslu Gorontalo Utara Gandeng BKPP dalam Konsolidasi Demokrasi
|
Gorontaloutara.bawaslu.go.id-Upaya menjaga kualitas demokrasi terus diperkuat oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melalui kegiatan konsolidasi bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Gorontalo Utara. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar lembaga, khususnya dalam memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terjaga. Kamis (7/05/2026)
Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Ronald Ismail, menegaskan bahwa pencegahan pelanggaran pemilu tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak. Ia menyebutkan bahwa penguatan pengawasan, edukasi, serta koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam menciptakan proses demokrasi yang bersih dan berintegritas.
“Upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan pengawasan, edukasi, serta koordinasi lintas lembaga. Ini penting agar potensi pelanggaran dapat diminimalisir sejak dini,” ujar Ronald dalam pertemuan tersebut.
Lebih lanjut, Ronald juga menekankan pentingnya peran BKPP dalam melakukan pembinaan internal terhadap ASN. Menurutnya, pemahaman yang utuh terkait batasan, larangan, serta konsekuensi hukum sangat diperlukan agar ASN tidak terjebak dalam praktik politik praktis maupun politik uang.
Dalam forum tersebut, BKPP Kabupaten Gorontalo Utara diharapkan mampu terus memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur. Hal ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan birokrasi yang profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik.
Konsolidasi ini juga menjadi momentum untuk mempertegas komitmen kedua lembaga dalam menjaga integritas demokrasi di Gorontalo Utara. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan seluruh tahapan pemilu ke depan dapat berjalan dengan jujur, adil, dan berkeadilan.
Melalui langkah preventif yang terstruktur dan sinergi yang kuat, Bawaslu Gorontalo Utara optimistis bahwa potensi pelanggaran, khususnya yang melibatkan ASN, dapat ditekan secara signifikan, sehingga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi terus meningkat.
