Bawaslu Gorontalo Utara dan Pemuda Muhammadiyah Perkuat Konsolidasi Demokrasi
|
Gorontaloutara.bawaslu.go.id-Upaya memperkuat kualitas demokrasi terus dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo Utara. Salah satunya melalui pertemuan strategis antara Anggota Bawaslu Gorontalo Utara, Ismail Buna, dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah Gorontalo Utara Idris Saleh dalam agenda konsolidasi demokrasi. Rabu (6/05/2026)
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Kedua pihak membahas pentingnya peran generasi muda, khususnya organisasi kepemudaan, dalam menjaga integritas proses demokrasi serta meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Ismail Buna menegaskan bahwa Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawal demokrasi. Dibutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan seperti Pemuda Muhammadiyah.
“Demokrasi yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan. Kami memandang Pemuda Muhammadiyah sebagai mitra strategis dalam membangun kesadaran kolektif, terutama di kalangan generasi muda,” ujar Ismail.
Ia juga menambahkan bahwa konsolidasi ini menjadi ruang penting untuk bertukar gagasan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mencegah potensi pelanggaran pemilu dan praktik-praktik yang dapat merusak demokrasi.
“Melalui sinergi ini, kami berharap lahir gerakan bersama yang mendorong partisipasi pengawasan berbasis masyarakat. Pemuda harus menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pemuda Muhammadiyah Gorontalo Utara menyambut baik langkah Bawaslu dalam membangun komunikasi dan kolaborasi lintas organisasi. Ia menegaskan kesiapan pihaknya untuk terlibat aktif dalam program-program pengawasan partisipatif yang diinisiasi oleh Bawaslu.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Bawaslu Gorontalo Utara dalam memperkuat jejaring kelembagaan serta mendorong partisipasi publik demi terwujudnya demokrasi yang lebih inklusif dan berkualitas.
