Ismail Buna Dorong Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Gorontalo Utara Terus Diperkuat

Gorontaloutara.bawaslu.go.id-Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mendorong agar program Konsolidasi Demokrasi terus diperkuat dan dijalankan secara berkelanjutan. Program tersebut dinilai penting untuk memperkuat koordinasi kelembagaan sekaligus membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pengawasan demokrasi di daerah.

Dorongan itu disampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Ismail Buna, dalam Rapat Pleno Diperluas yang membahas sejumlah agenda serta pelaksanaan program kerja Bawaslu.

Menurut Ismail, pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi yang telah dilakukan sejauh ini berjalan cukup baik. Karena itu, program tersebut dinilai perlu dipertahankan sekaligus dikembangkan agar dampaknya semakin luas.

“Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi yang sudah dilakukan berjalan cukup baik. Ini perlu kita pertahankan dan terus dikembangkan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan pengawasan partisipatif,” ujar Ismail.

Ia mengatakan, Konsolidasi Demokrasi tidak hanya menjadi ruang koordinasi antara Bawaslu dan para pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi sarana membangun kesamaan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kualitas demokrasi.

Ismail menekankan, keberlanjutan program menjadi salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian jajaran Bawaslu. Dengan pelaksanaan yang konsisten, manfaat Konsolidasi Demokrasi diharapkan dapat terus dirasakan oleh masyarakat dan para pihak yang terlibat dalam kehidupan demokrasi di Kabupaten Gorontalo Utara.

“Yang terpenting adalah bagaimana program ini tetap berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan dalam mendukung penguatan demokrasi di Kabupaten Gorontalo Utara,” katanya.

Ia berharap hasil dari setiap pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi tidak berhenti pada forum pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama dan langkah konkret sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak.

Bawaslu Gorontalo Utara, kata dia, akan terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai bagian dari strategi memperkuat pengawasan partisipatif dan membangun ekosistem demokrasi yang semakin baik di daerah.