Bawaslu Gorontalo Utara Perkuat Kapasitas PPID, Dorong Implementasi Keterbukaan Informasi Publik
|
Gorontaloutara.bawaslu.go.id-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gorontalo Utara menggelar kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta implementasi keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini menghadirkan Ketua dan Anggota Bawaslu Gorontalo Utara, Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo, serta jajaran sekretariat. Senin (8/06/2026)
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan berjalan optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua Bawaslu Gorontalo Utara, Ronald Ismail, dalam sambutannya saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya peran PPID sebagai garda terdepan dalam pelayanan informasi kepada masyarakat.
“Penguatan kapasitas PPID bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan komitmen nyata kita dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. PPID harus mampu menjadi simpul layanan informasi yang responsif terhadap kebutuhan publik serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi,” ujar Ronald.
Ia juga menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.
“Keterbukaan informasi adalah fondasi dalam memperkuat legitimasi kelembagaan. Dengan pengelolaan informasi yang baik, kita tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu sebagai lembaga yang kredibel,” tambahnya.
Sementara itu, kehadiran Komisi Informasi Provinsi Gorontalo dalam kegiatan ini diharapkan dapat memberikan penguatan perspektif serta pendampingan teknis dalam implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Gorontalo Utara.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Gorontalo Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola informasi, sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan pelayanan publik yang lebih baik.
