Budi Hartono Terima Mahasiswa UNG, Bahas Serius Soal Politik Uang
|
Gorontaloutara.bawaslu.go.id-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo Utara menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi, Selasa (5/05/2026).
Penelitian yang diangkat bertajuk “Efektivitas Penerapan Sanksi Hukum Dalam Penanggulangan Politik Uang Pada Pilkada 2024 di Provinsi Gorontalo”. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya akademik untuk menggali secara langsung praktik penegakan hukum pemilu, khususnya terkait penanganan pelanggaran politik uang.
Mahasiswa diterima oleh Koordinator Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum (Koorsub P3S) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Budi Hartono, di ruang kerjanya. Dalam suasana diskusi yang interaktif, Budi memaparkan berbagai aspek penanganan pelanggaran pemilu/pemilihan, mulai dari mekanisme pelaporan, proses kajian, hingga penjatuhan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Budi Hartono menyampaikan bahwa penelitian semacam ini sangat penting dalam memperkuat kualitas demokrasi, khususnya dalam mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada.
“Bawaslu pada prinsipnya terbuka terhadap kebutuhan data akademik, sepanjang sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini penting untuk melihat sejauh mana penerapan sanksi hukum mampu memberikan efek jera terhadap praktik politik uang, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi penguatan pengawasan pemilu ke depan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa penanganan politik uang tidak hanya bergantung pada perangkat hukum semata, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat serta sinergi antar lembaga.
“Penanggulangan politik uang memerlukan kolaborasi semua pihak. Selain penegakan hukum yang tegas, kesadaran masyarakat untuk menolak praktik tersebut menjadi kunci utama dalam menciptakan pemilu yang berintegritas,” tambah Budi.
Kunjungan ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi bagi penyelesaian studi mahasiswa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat sistem demokrasi yang bersih dan berkeadilan di Provinsi Gorontalo.
