Perkuat Kinerja Kelembagaan, Ismail Buna Tekankan Konsolidasi Demokrasi dan IKU

Gorontaloutara.bawaslu.go.id-Percepatan konsolidasi demokrasi dan penginputan Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam memperkuat pelaksanaan program kerja dan pencapaian target kinerja kelembagaan. Hal ini ditegaskan Anggota Bawaslu Gorontalo Utara, Ismail Buna, dalam rapat rutin awal pekan yang dirangkaikan dengan evaluasi pelaksanaan program pada minggu sebelumnya.

Ismail menegaskan, kedua agenda tersebut perlu dipacu agar pelaksanaan tugas kelembagaan berjalan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Konsolidasi demokrasi dan penginputan IKU harap dipacu. Ini menjadi perhatian bersama agar setiap agenda yang telah direncanakan dapat ditindaklanjuti secara optimal dan target kinerja kelembagaan bisa tercapai sesuai harapan,” tegas Ismail Buna.

Rapat rutin tersebut dihadiri Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Koordinator Sekretariat (Korsek), serta seluruh jajaran sekretariat. Pertemuan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi pekerjaan yang perlu dituntaskan, sekaligus memperkuat koordinasi dalam menjalankan agenda kelembagaan.

Evaluasi awal pekan dinilai penting untuk memastikan program yang telah direncanakan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar terlaksana sesuai jadwal dan sasaran. Setiap jajaran diharapkan mampu menindaklanjuti hasil evaluasi dengan langkah konkret serta meningkatkan kedisiplinan dalam menyelesaikan tanggung jawab masing-masing.

Selain meninjau capaian program sebelumnya, rapat juga menjadi ruang konsolidasi internal untuk menyamakan persepsi mengenai prioritas pekerjaan yang perlu segera diselesaikan. Sinergi antara pimpinan dan sekretariat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

Melalui rapat rutin ini, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen menjaga ritme kerja, memperkuat koordinasi, dan mendorong percepatan pelaksanaan program prioritas. Dengan demikian, seluruh agenda kelembagaan diharapkan berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian kinerja serta penguatan demokrasi yang berintegritas.