Ngopi Part 24: Ismail Buna Tekankan Pentingnya Penguasaan Regulasi dalam Pengawasan Pemilu

Gorontaloutara.bawaslu.go.id-Suasana santai namun penuh makna terasa dalam kegiatan Ngopi (Ngobrol Pemilu) Part 24 yang digelar Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Di balik obrolan ringan dan secangkir kopi, tersimpan diskusi serius tentang satu hal krusial dalam demokrasi: penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran pemilu. Kamis (2/07/2026)

Forum ini bukan sekadar ajang berbagi, melainkan ruang refleksi sekaligus penguatan kapasitas bagi jajaran pengawas pemilu. Di tengah dinamika tahapan pemilu yang kian kompleks, Bawaslu menyadari bahwa kualitas pengawasan sangat ditentukan oleh sejauh mana sumber daya manusia memahami aturan yang menjadi pijakan kerja mereka.

Anggota Bawaslu Gorontalo Utara, Ismail Buna, dalam diskusi tersebut menekankan bahwa regulasi bukan hanya dokumen normatif, melainkan “kompas” yang menentukan arah setiap langkah pengawasan.

“Penguasaan terhadap regulasi itu mutlak. Tanpa itu, kita berisiko salah langkah dalam menangani pelanggaran. Padahal, setiap keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujarnya.

Menurut Ismail, penanganan pelanggaran pemilu bukan pekerjaan sederhana. Ia menuntut ketelitian dalam mengurai fakta, ketepatan dalam mengikuti prosedur, serta keteguhan dalam berpegang pada dasar hukum. Dalam praktiknya, satu kesalahan kecil dalam prosedur bisa berdampak besar terhadap legitimasi hasil penanganan.

Di sinilah pentingnya forum seperti Ngopi Part 24. Diskusi yang dibangun secara egaliter membuka ruang bagi peserta untuk tidak hanya memahami teks aturan, tetapi juga mendalami konteks dan implementasinya di lapangan. Pengalaman-pengalaman praktis yang dibagikan menjadi pelengkap dari pemahaman teoritis yang selama ini dimiliki.

Lebih jauh, kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa tantangan pengawasan pemilu ke depan tidak semakin ringan. Sengketa yang muncul kerap melibatkan aspek hukum yang kompleks dan membutuhkan interpretasi yang cermat. Oleh karena itu, pengawas pemilu dituntut tidak hanya bekerja cepat, tetapi juga tepat.

Bawaslu Gorontalo Utara memandang penguatan kapasitas seperti ini sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi. Dengan sumber daya manusia yang memahami regulasi secara utuh, diharapkan setiap penanganan pelanggaran dan sengketa dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.