Fadli Bukoting Paparkan 7 Strategi Pencegahan Bawaslu di Forum P2P Gorontalo Utara

Gorontaloutara.bawaslu.go.id-Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Fadli Bukoting, memaparkan tujuh strategi pencegahan pengawasan pemilu saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P). Penyampaian materi tersebut menekankan pentingnya langkah sistematis dan kolaboratif dalam meminimalisir potensi pelanggaran pemilu sejak dini. Selasa (19/05/2026)

Dalam paparannya, Fadli menjelaskan bahwa strategi pertama dimulai dari identifikasi kerawanan, yakni memetakan potensi pelanggaran berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya serta kondisi sosial-politik di wilayah tertentu. Langkah ini menjadi dasar dalam menentukan pendekatan pengawasan yang tepat sasaran.

Selanjutnya, edukasi kepada masyarakat dinilai sebagai kunci dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Fadli menekankan bahwa masyarakat yang teredukasi dengan baik akan lebih mampu mengenali dan menolak praktik pelanggaran.

Strategi ketiga adalah partisipasi, yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu. Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Pada aspek kolaborasi, Bawaslu menggandeng berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, hingga media massa untuk memperkuat pengawasan secara terpadu.

Selain itu, Bawaslu juga mengedepankan imbauan sebagai langkah persuasif kepada peserta pemilu agar mematuhi aturan yang berlaku. Upaya ini dilakukan secara masif guna mencegah pelanggaran sebelum terjadi.

Fadli juga menyoroti pentingnya publikasi sebagai sarana transparansi dan diseminasi informasi kepada masyarakat. Melalui publikasi yang efektif, masyarakat dapat mengetahui tahapan pemilu sekaligus potensi pelanggaran yang perlu diwaspadai.

Strategi berikutnya adalah inovasi, di mana Bawaslu dituntut untuk terus menghadirkan pendekatan baru yang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pengawasan.

Terakhir, seluruh rangkaian strategi tersebut diarahkan pada output yang jelas, yakni terciptanya pemilu yang berintegritas, partisipatif, dan minim pelanggaran.

Fadli Bukoting menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan tidak hanya diukur dari berkurangnya pelanggaran, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat.

“Pencegahan adalah kunci utama dalam pengawasan pemilu. Melalui tujuh strategi ini, kami ingin memastikan bahwa potensi pelanggaran dapat diminimalisir sejak awal. Identifikasi kerawanan menjadi fondasi, sementara edukasi dan partisipasi masyarakat adalah kekuatan utama kita,” ujar Fadli.

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penentu keberhasilan pengawasan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan berbagai pihak, didukung publikasi yang masif serta inovasi berkelanjutan, akan menghasilkan output berupa pemilu yang berintegritas dan dipercaya publik,” tambahnya.

Kegiatan P2P tersebut diharapkan mampu mencetak agen-agen pengawasan partisipatif yang dapat menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi di Gorontalo Utara.